admin

Perjanjian Terapeutik dalam Hukum Kesehatan

 ‘Terapeutik’ diartikan yaitu dalam bidang kedokteran, jadi secara istilah Perjanjian Terapeutik diartikan Perjanjian dalam bidang kedokteran. Pengertian secara umum Perjanjian Terapeutik merupakan kesepakatan antara dokter dengan pasien untuk memberikan pengobatan/tindakan medis yang tepat untuk kesembuhan pasien. Subjek dalam Perjanjian Terapeutik ini yaitu Dokter dan Pasien dan objek perjanjian terapeutik yaitu pengobatan/tindakan medis dari dokter kepada …

Perjanjian Terapeutik dalam Hukum Kesehatan Read More »

White Teal Decorative Isra Miraj Instagram Post 1 1

APAKAH DPR DAPAT MELAKSANAKAN HAK ANGKET TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU?

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 79 ayat (3) menjelaskan “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada …

APAKAH DPR DAPAT MELAKSANAKAN HAK ANGKET TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU? Read More »

1696308624531

EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /Pojk.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Ayat 3 menjelaskan …

EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) Read More »

artikel iG 2

Pemberian Hak Guna Bangunan

Hak Guna bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang tersedia berdasarkan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, Pasal 19 menjelaskan yang dapat menjadi pemegang Hak Guna bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum …

Pemberian Hak Guna Bangunan Read More »

artikel iG 1 scaled e1701188834373

Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia mengacu kepada syarat sah perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan terdapat 4 syarat sah perjanjian yaitu: Dengan demikian, kontrak kerja konstruksi wajib memperhatikan syarat – syarat sah perjanjian di atas. Sebab apabila melanggar salah satu syarat sah perjanjian di atas, maka kontrak kerja konstruksi berakibat dapat …

Kontrak Kerja Konstruksi Read More »

Hak Merek

Cara Pendaftaran Merek

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut “UU No.20/2016”), Pasal 1 ayat 1 menjelaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 …

Cara Pendaftaran Merek Read More »

arbitration 1

Hukum Acara Arbitrase di Indonesia

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1 menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian non litigasi yang didasarkan perjanjian arbitrase. Adapun yang dimaskud …

Hukum Acara Arbitrase di Indonesia Read More »

Bankruptcy 1

Syarat – Syarat Permohonan dan Putusan Pailit

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut “UU No.37/2004”), Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) menjelaskan tentang Syarat Dan Putusan Pailit. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang …

Syarat – Syarat Permohonan dan Putusan Pailit Read More »

lkqikdgny6qizd19rzk Carbon trading adalah

OJK Terbitkan Aturan Hukum Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Agustus 2023 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon) (Untuk selanjutnya disebut “POJK No.14/2023”) dalam upaya mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim (climate change) melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement to …

OJK Terbitkan Aturan Hukum Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Read More »

chess, game, strategy-3325010.jpg

Pemeriksaan Laporan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Komisi Persaingan Usaha

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah dilarang dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Untuk Selanjutnya disebut “UU No.5/1995”). Praktek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Yang Dilarang dan Kegiatan Yang Dilarang. Perjanjian yang dilarang meliputi yaitu Oligopoli, Penetapan Harga, …

Pemeriksaan Laporan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Komisi Persaingan Usaha Read More »

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Ada yang bisa kami bantu? Kami melayani untuk konsultasi gratis.