Gemini Generated Image 45c0cj45c0cj45c0

Actual Loss Sebagai Konsep Pembuktian Unsur “Merugikan Keuangan Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi

Norma Hukum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Pasca Putusan MK

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) merupakan dasar hukum yang umum digunakan sebagai dasar pemidanaan korupsi. Namun dalam praktiknya, terjadi banyak penafsiran (multitafsir) di kalangan penegak hukum terhadap kedua norma pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor beberapa kali diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui beberapa pengujian materiil (judicial review), MK telah memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) sebagai panduan guna memberikan kepastian hukum di tengah beragamnya penafsiran terhadap kedua norma pasal tersebut. Utamanya mengenai pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama – sama memuat kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kata “dapat” membuat kedua pasal tersebut dalam praktik pemidanaan korupsi dipahami sebagai delik formil. Namun, pada tanggal 25 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi merubah paradigma tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (selanjutnya disebut “Putusan MK 2016”). Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor inkonstitusional. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik sering kali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara… Oleh karena dipraktikan secara berbeda – beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan… Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945…”

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XXIV/2026 tanggal 09 Februari 2026 (selanjutnya disebut “Putusan MK 2026”) menyatakan sebagai berikut:

“…konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Artinya, kerugian negara tersebut sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang.”

Berdasarkan kedua Putusan MK di atas, memberikan pemahaman bahwa dihapusnya kata “dapat” menjadikan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bergeser dari delik formil menjadi delik materiil. Sehingga, konsekuensi hukumnya ialah bahwa dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” haruslah dibuktikan kerugiannya telah nyata terjadi. Hal ini dikarenakan delik materiil menitikberatkan pada akibat yang secara nyata terjadi, dalam artian tindak pidana baru selesai ketika akibat yang dilarang benar – benar timbul.

Actual Loss sebagai Konsep Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara

Dalam praktik pemidanaan korupsi, kerugian yang baru bersifat potensi atau perkiraan (potential loss) sering kali digunakan sebagai dasar terbuktinya unsur “merugikan keuangan negara atau perkonomian negara”. Bahkan pemahaman ini pernah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menilai bahwa kerugian keuangan negara dapat berupa perkiraan dan tidak harus nyata terjadi. Dalam hal ini Penuntut Umum cukup menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenal sebagai potential loss. Sehingga, konsep demikian sering kali disalahgunakan dalam praktik pemberantasan korupsi untuk menyasar semua perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara.

Namun setelah adanya Putusan MK 2016, konsep tersebut berubah. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK 2016, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional sebagai berikut:

“…penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor… menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar – benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;”

Dengan demikian, penggunaan konsep potential loss sebagai dasar pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perkonomian negara” dalam praktik pemidaan korupsi tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan constitutional interpretation, bahwa unsur kerugian keuangan negara harus benar – benar telah terjadi dan bersifat nyata (actual loss). Maka konsep yang tepat dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara adalah actual loss. Apabila kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan secara aktual telah terjadi, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak terpenuhi. Sehingga seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Analisis Hukum Putusan Nomor: Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Kendatipun, masih banyak pengabaian terhadap penafsiran konstitusinal MK berkenaan dengan unsur “merugikan keuangan negara”. Masih banyak putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dengan dasar potential loss. Salah satu contoh kasusnya adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa, dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delic formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat… Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential lost terhadap keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan…”

Berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti – bukti yang terungkap di persidangan dalam kasus tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Apabila dicermati, pertimbangan hukum dalam putusan di atas bermasalah, setidaknya dari dua sisi. Pertama, pertimbangan hukumnya mengulang konstruksi delik formil yang pada kenyataannya telah berubah pasca putusan MK di atas. Majelis hakim dalam putusan tersebut masih berpegang teguh pada penjelasan norma Pasal 3 UU Tipikor. Penjelasan yang menyatakan kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Penilaian tersebut adalah cara berpikir sebelum kata “dapat” dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Padahal Putusan MK 2016 telah menyatakan dengan tegas bahwa kata “dapat” inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena rentan disalahgunakan, dan siapapun dapat dipidana melakukan korupsi hanya atas dasar “potensi kerugian”. Maka Pasal 3 UU Tipikor secara normatif seharusnya sudah tidak dapat dipandang lagi sebagai delik formil, melainkan delik materiil.

Kedua, putusan tersebut tidak sejalan dengan penafsiran konstitusional MK yang telah memaknai unsur “merugikan keuangan negara” sebagai actual loss. Dalam putusan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur “merugikan keuangan negara” adalah potential loss, sedangkan kerugian riil tidak perlu dibuktikan. Hal ini jelas bertentangan dengan Putusan MK 2016, karena unsur merugikan keuangan negara sudah tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss). Namun, harus dipahami benar – benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Artinya kerugian nyatalah (actual loss) yang wajib dibuktikan, bukan hanya sekadar potensi kerugian (potential loss).

Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah putusan tersebut dijatuhkan pada tahun 2023, sekitar tujuh tahun pasca Putusan MK 2016 diucapkan. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut seharusnya menyadari bahwa putusan MK ini bersifat final dan mengikat (final and binding) serta berlaku untuk semua pihak (erga omnes), termasuk bagi hakim di lingkungan peradilan umum. Kasus ini menunjukan bahwa pengabaian terhadap putusan MK masih terjadi dalam praktik pemidanaan korupsi, yang mana seharusnya penggunaan konsep potential loss untuk membuktikan delik korupsi sudah tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan urain di atas, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, bahwa pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor: 28/PUU-XXIV/2026, norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dimaknai sebagai delik materiil, bukan lagi delik formil. Kedua, telah terdapat penafsiran konstitusional oleh MK bahwa dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kerugian harus dibuktikan telah benar – benar terjadi atau nyata (actual loss). Sehingga konsep pembuktian kerugian keuangan negara yang hanya perkiraan atau bersifat potensi (potential loss) dalam praktik pemidaaan korupsi, sudah tidak dibenarkan secara hukum. Kedua hal ini penting dipahami oleh para penegak hukum, utamanya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Agar praktik pemidanaan korupsi sejalan dengan norma hukum yang berlaku, serta menghindari praktik kesewenang – wenangan yang merugikan masyarakat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Referensi:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XXIV/2026;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I-A Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Ada yang bisa kami bantu? Kami melayani untuk konsultasi gratis.