Gemini Generated Image ahixi3ahixi3ahix

Pelindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dari Kriminalisasi: Tinjauan Regulasi dan Peran Institusi Rumah Sakit

Pendahuluan

Kriminalisasi belakangan marak dialami oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pekerjaan mereka memberikan pelayanan kesehatan. Kriminalisasi ini terjadi ketika tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah sesuai standar profesi, namun tetap diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum. Hal demikian pada umumnya terjadi karena dipicu oleh hasil pelayanan yang tidak sesuai harapan pasien atau keluarga pasien, seperti kematian pasien atau komplikasi medis yang tidak diinginkan sebagai akibat dari resiko medis. Padahal, resiko medis merupakan hal yang tidak selalu dapat dihindari meski tenaga medis telah bekerja sesuai standar profesi. Kondisi demikian membuat tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan defensive medicine, yakni kondisi dimana tenaga medis atau tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis secara hati – hati berlebihan karena takut dituntut secara hukum.

Selain tuntutan hukum atas hasil pelayanan yang tidak sesuai harapan sebagaimana diuraikan di atas, kriminalisasi juga dapat berbentuk sebuah ancaman dan intimidasi. Bentuk ancaman dan intimidasi terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan saat bertugas ini dilakukan baik oleh pasien atau keluarga pasien. Bentuk lainnya adalah kekerasan fisik, pelecehan, dan perundungan yang dialami kedua profesi tersebut di tempat kerja. Seluruh bentuk kriminalisasi di atas berpotensi mengganggu ketenangan kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Serta dapat berujung pada terganggunya reputasi dari fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat diperlukan kejelasan mengenai pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada tiga permasalahan utama yang akan dibahas kedepan. Pertama, bagaimana Undang – Undang menjamin pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan? Kedua, apa saja bentuk pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kriminalisasi saat bertugas? Ketiga, bagaimana peran dan tanggung jawab rumah sakit terhadap kriminalisasi yang dialami oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan? Hal ini sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Jaminan Pelindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pelaksananya

Guna mengatasi permasalahan di atas, negara memberikan jaminan pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jaminan pelindungan hukum tersebut dapat ditemukan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kesehatan”). Dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

  1. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;”

Artinya selama tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan standar – standar di atas, maka mereka berhak atas pelindungan hukum. Dalam hal ini maka hukum menjamin kedua profesi tersebut tidak dapat dikriminalisasi begitu saja atas hasil pelayanan kesehatan yang tidak diinginkan.

Pengaturan serupa mengenai hak atas perlindangan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan juga dapat ditemukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “PP No. 28/2024”). Pasal 721 huruf a PP No. 28/2024 kembali menyatakan hal serupa sebagaimana Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan di atas. Lebih lanjut, Pasal 722 PP No. 28/2024 menegaskan sebagai beriikut:

“Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72I huruf a ditujukan untuk:

  1. memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Medis da Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain; dan
  3. menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya.”

Ketentuan hukum di atas menjadi dasar bahwa pelindungan hukum bukan sekadar ketentuan tertulis, melainkan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengemban tugasnya. Di sisi lain hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk memastikan kepastian hukum atas terselenggaranya hak tersebut.

Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan meliputi pelindungan yang bersifat pencegahan dan pelindungan pada saat menghadapi permasalahan hukum. Keduanya menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah, termasuk juga pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 723 ayat (1) PP No. 28/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf a diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:

  1. pelindungan hukum dalam rangka mencegah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran; dan
  2. pelindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum.”

Dengan pembagian di atas, pelindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah sudah terjadi. Namun di sisi lain, pelindungan hukum ini juga bersifat preventif sejak awal tenaga medis dan tenaga kesehatan menjalankan tugasnya.

Melanjutkan pembagian sifat pelindungan hukum di atas, bentuk pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lebih lanjut dirincikan dalam PP No. 28/2024. Dalam Pasal 723 ayat (2) mengatur bentuk pelindungan hukum bersifat pencegahan yang meliputi:

“Bentuk pelindungan hukum dalam rangka mencegah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

  1. standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait praktik keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
  2. memastikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki STR dan SIP;
  3. memastikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan praktik keprofesian sesuai dengan kewenangan klinis;
  4. persetujuan dari Pasien dan/atau keluarga untuk tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan; dan
  5. memfasilitasi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan memiliki manfaat pelindungan tanggung gugat profesi.”

Sementara itu, bentuk pelindungan hukum pada saat menghadapi permasalahan hukum diatur dalam Pasal 723 ayat (3) sebagai berikut:

“Bentuk pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:

  1. penyelesaian perselisihan;
  2. penegakan etika profesi;
  3. penegakan disiplin keilmuan; dan
  4. penegakan hukum.”

Kedua bentuk pelindungan hukum di atas sama – sama memberikan jaminan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pelindungan hukum dalam rangka pencegahan berfungsi sebagai upaya preventif yang memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhindar dari permasalahan hukum. Sedangkan bentuk pelindungan pada saat menghadapi permasalahan hukum, secara langsung memastikan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapinya.

Kekerasan, pelecehan, dan perundungan merupakan bentuk kriminalisasi yang umum dijumpai oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, secara normatif UU Kesehatan beserta peraturan pelaksananya mengakomodir pelindungan terhadap bentuk kriminalisasi tersebut. Pasal 273 ayat (1) huruf f UU Kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

  • mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya.”

Bahkan apabila tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh perlakuan di atas, mereka berhak menghentikan pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 273 ayat (2) UU Kesehatan sebagai berikut:

“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.”

Aturan ini memberikan kepastian hukum bahwa tidak ada ruang bagi kriminalisasi baik dalam bentuk kekerasan, pelecehan maupun perundungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik.

Hak dan jaminan pelindungan hukum atas kekerasan, pelecehan dan perundungan di atas kembali diatur lebih lanjut melalui PP No. 28/2024. Pasal 731 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan huruf d PP No. 28/2024 menegaskan sebagai berikut:

  • Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan pelindungan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
  • Dalam rangka memberikan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
  • menyediakan pelayanan atau kanal pelaporan/pengaduan;
  • melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kekerasan, pelecehan, dan perundungan pada saat berpraktik tidak hanya berhak menghentikan praktik pelayanan kesehatan, namun juga berhak mendapatkan pelindungan lanjutan. Pelindungan ini dapat berupa penyediaan layanan pelaporan/pengaduan kriminaliasi tersebut untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalaminya. Lalu pelindungan lanjutan lainnya berupa tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Semua ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pimpinan fasilitan pelayanan kesehatan tempat mereka bekerja.

Kewajiban Rumah Sakit Untuk Memfasilitasi Bantuan Hukum

Selain negara, instansi tempat bekerjanya tenaga medis dan tenaga kesehatan juga memikul peranan penting dalam menjamin pelindungan hukum bagi kedua profesi tersebut. Fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal ini Rumah Sakit bertanggung jawab dan  berkewajiban memberikan bantuan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 723 ayat (4) sebagai berikut:

“Instansi tempat bekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bentuk:

  1. konsultasi hukum; dan/atau
  2. pemberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa.”

Lebih lanjut, kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelindungan dan bantuan hukum bagi seluruh petugas rumah sakit kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut “Permenkes No. 6/2026”). Dalam Pasal 36 ayat (1) huruf s, kewajiban ini kembali ditekankan sebagaimana berikut ini:

“Dalam menyelenggarakan fungsinya, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

  • melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;”

Dengan adanya kewajiban ini semakin memperjelas, tenaga medis dan tenaga kesehatan secara normatif tidak dibiarkan menghadapi persoalan hukum seorang diri. Terlebih dalam menghadapi segala macam bentuk kriminalisasi yang menghambat mereka dalam menjalankan tugas profesinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa kriminalisasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi tidak dapat dibenarkan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Kesehatan, yang menjamin hak atas pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah diatur berlapis secara normatif. Pelindungan tersebut mencakup pencegahan pelanggaran, penanganan permasalahan hukum, pelindungan dari kekerasan, pelindungan hukum dari negara, hingga kewajiban rumah sakit memberikan bantuan hukum. Seluruh bentuk pelindungan ini bertujuan memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dikriminalisasi selama bekerja sesuai standar profesi. Pelindungan yang berlapis ini sangat penting agar tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat bekerja tanpa rasa takut berlebihan. Pada akhirnya, pelindungan hukum yang kuat akan berdampak positif pada kualitas pelayanan kesehatan dan reputasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Dasar Hukum

  1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit

Referensi

Siregar, Rospita Adelina. 2023. “Hukum Kesehatan Berdasarkan: UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”. Sinar Grafika.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Scan the code
Hello 👋
Ada yang bisa kami bantu? Kami melayani untuk konsultasi gratis.