Merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan “UU Merek dan Indikasi Geografis”) merupakan: “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau …
Initial Public Offering (“IPO”)atau Penawaran Umum Perdana merupakan bagian awal dari penawaran umum atas efek oleh Perseroan kepada publik/masyarakat. Penawaran Umum mempunyai pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan “Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan …
Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari advokat, advokat berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomar 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut “UU Advokat”) Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan definisi advokat adalah sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan …
Apakah Advokat Asing Dapat Beracara di Indonesia? Read More »
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) merupakan salah satu organ perseroan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UU PT”) dalam Pasal 78 terdapat 2 macam RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah …
Macam – Macam RUPS Dan Wewenangnya Sebagai Organ Perseroan Read More »
Sering kita temui istilah tersangka, terdakwa dan terpidana di dalam hukum pidana. Perlu diketahui bahwa ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Kapankah istilah tersebut dapat kita gunakan? Istilah tersangka terdapat pada Pasal 1 Angka 14 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHAP”) …
Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UU Kewarganegaraan”) Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa: “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Sedangkan warga negara menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Kewarganegaraan merupakan: “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan …
Syarat, Dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Read More »
White collar crime atau kejahatan kerah putih pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland kriminolog asal Amerika Serikat pada tahun 1939 di konferensi American Sociological Association. Kejahatan kerah putih sering dikaitkan dengan orang – orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan sangat terhormat di dalam pekerjaannya. Edwin H. Sutherland mendefinisikan White Collar Crime sebagai …
Apa Itu White Collar Crime Dan Blue Collar Crime? Read More »
Usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (untuk selanjutnya disebut dengan “UU UMKM”) pada Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa: “1.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro …
Perlu kita ketahui asas – asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, agar kewarganegaraan kita tetap sah dan diakui secara hukum. Kewarganegaraan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Kewarganegaraan Indonesia”) Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang …
Asas – Asas Kewarganegaraan Yang Berlaku Di Indonesia Read More »
Perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut dengan “UU PT”) merupakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi …
