Your blog category
Ketentuan hukum mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana terdapat pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut dengan “KUHAP” ) Pasal 184 Ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.” Berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP keterangan saksi sebagai alat …
Pada tanggal 28 oktober 2022 kami menggugat 24 (dua puluh empat) sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Catur Marga Utama sebagai anak perusahaan Agung Sedayu Group di Pengadilan Tata Usaha Negera Serang – Banten. Kami menggugat pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang selaku Tergugat dan PT. Catur Marga Utama selaku Turut Tergugat. 24 …
Sengketa Pertanahan Pribumi Melawan Anak Perusahaan Agung Sedayu Group Read More »
Alat bukti dalam hukum acara perdata terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPer”) Pasal 1866 yang menyatakan bahwa: “Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.” Ketentuan mengenai alat bukti hukum acara perdata juga dapat ditemukan dalam Herzien …
