Your blog category
Merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan “UU Merek dan Indikasi Geografis”) merupakan: “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau …
‘Terapeutik’ diartikan yaitu dalam bidang kedokteran, jadi secara istilah Perjanjian Terapeutik diartikan Perjanjian dalam bidang kedokteran. Pengertian secara umum Perjanjian Terapeutik merupakan kesepakatan antara dokter dengan pasien untuk memberikan pengobatan/tindakan medis yang tepat untuk kesembuhan pasien. Subjek dalam Perjanjian Terapeutik ini yaitu Dokter dan Pasien dan objek perjanjian terapeutik yaitu pengobatan/tindakan medis dari dokter kepada …
Initial Public Offering (“IPO”)atau Penawaran Umum Perdana merupakan bagian awal dari penawaran umum atas efek oleh Perseroan kepada publik/masyarakat. Penawaran Umum mempunyai pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan “Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan …
Perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari advokat, advokat berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomar 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut “UU Advokat”) Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan definisi advokat adalah sebagai berikut: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan …
Apakah Advokat Asing Dapat Beracara di Indonesia? Read More »
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 79 ayat (3) menjelaskan “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada …
APAKAH DPR DAPAT MELAKSANAKAN HAK ANGKET TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU? Read More »
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) merupakan salah satu organ perseroan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UU PT”) dalam Pasal 78 terdapat 2 macam RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah …
Macam – Macam RUPS Dan Wewenangnya Sebagai Organ Perseroan Read More »
Sering kita temui istilah tersangka, terdakwa dan terpidana di dalam hukum pidana. Perlu diketahui bahwa ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Kapankah istilah tersebut dapat kita gunakan? Istilah tersangka terdapat pada Pasal 1 Angka 14 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHAP”) …
Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UU Kewarganegaraan”) Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa: “Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Sedangkan warga negara menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Kewarganegaraan merupakan: “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan …
Syarat, Dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Read More »
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /Pojk.04/2017 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Ayat 3 menjelaskan …
EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) Read More »
White collar crime atau kejahatan kerah putih pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland kriminolog asal Amerika Serikat pada tahun 1939 di konferensi American Sociological Association. Kejahatan kerah putih sering dikaitkan dengan orang – orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan sangat terhormat di dalam pekerjaannya. Edwin H. Sutherland mendefinisikan White Collar Crime sebagai …
Apa Itu White Collar Crime Dan Blue Collar Crime? Read More »
