Your blog category
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1 menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian non litigasi yang didasarkan perjanjian arbitrase. Adapun yang dimaskud …
Pengertian sita berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Sedangkan pengertian sita berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sita (Beslag) adalah tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar …
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut “UU No.37/2004”), Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) menjelaskan tentang Syarat Dan Putusan Pailit. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang …
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Agustus 2023 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon) (Untuk selanjutnya disebut “POJK No.14/2023”) dalam upaya mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim (climate change) melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement to …
OJK Terbitkan Aturan Hukum Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Read More »
Pasal 24 Ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945”) menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” …
Mengenal Kewenangan Dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia Read More »
Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah dilarang dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Untuk Selanjutnya disebut “UU No.5/1995”). Praktek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Yang Dilarang dan Kegiatan Yang Dilarang. Perjanjian yang dilarang meliputi yaitu Oligopoli, Penetapan Harga, …
Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Namun putusan hakim bukan hanya yang diucapkan dipersidangan saja, melainkan juga pernyataan tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di dalam persidangan. …
Jenis perselisihan hubungan industrial terdapat 4 (empat) macam berdasarkan Undang – Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Untuk selanjutnya disebut “UU No.2/2004”), Pasal 1 ayat 1 menjelaskan “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan …
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya Read More »
Pemilu 2024 di Indonesia semakin dekat. Pemilu pada tahun 2024 ini juga merupakan kedua kalinya diadakan serentak dengan pemilihan presiden (pilpres) yang tentunya ini menjadi sebuah bagian yang paling dinantikan oleh masyarakat karena rakyat kali ini memiliki mandat untuk mengganti pimpinan tertinggi negara yaitu presiden. Hal menarik lainnya pada pilpres di tahun 2024 ini adalah …
Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran penting dalam bidang hukum. Pengertian subjek hukum sendiri menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Selanjutnya Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subjek hukum adalah pihak – pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Dalam hukum perdata terdapat 2 (dua) golongan …
