Your blog category
Dalam hukum konstruksi perizinan merupakan suatu proses yang sangat penting. Setiap subjek usaha jasa konstruksi yaitu perorangan atau badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi wajib memilik Izin Usaha Jasa Konstruksi. Untuk perorangan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP) dan untuk badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi …
Berikut ini tata cara sidang perdata untuk Advokat yang wajib diketahui bagi para Advokat muda yang baru disumpah:
Apa sih, yang dimaksud dengan hak imunitas profesi Advokat? Advokat berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Selanjutnya disebut dengan (“UU Advokat”) Pasal 1 Ayat 1 yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang …
Apa Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi? Dalam hukum perdata kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, ketentuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum sendiri terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan …
Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Read More »
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melampaui batas – batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Alat bukti dalam hukum pidana merupakan alat – …
Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Pidana Read More »
Penyelenggara Pembangun Perumahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU No.1/2011) menjelaskan “Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam …
Ketentuan hukum mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana terdapat pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut dengan “KUHAP” ) Pasal 184 Ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.” Berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP keterangan saksi sebagai alat …
Pada tanggal 28 oktober 2022 kami menggugat 24 (dua puluh empat) sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Catur Marga Utama sebagai anak perusahaan Agung Sedayu Group di Pengadilan Tata Usaha Negera Serang – Banten. Kami menggugat pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang selaku Tergugat dan PT. Catur Marga Utama selaku Turut Tergugat. 24 …
Sengketa Pertanahan Pribumi Melawan Anak Perusahaan Agung Sedayu Group Read More »
Alat bukti dalam hukum acara perdata terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPer”) Pasal 1866 yang menyatakan bahwa: “Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.” Ketentuan mengenai alat bukti hukum acara perdata juga dapat ditemukan dalam Herzien …
