Your blog category
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Untuk selanjutnya disebut “UU No.20/2016”), Pasal 1 ayat 1 menjelaskan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 …
Ketika seseorang telah dinyatakan lulus dari sarjana hukum pasti mendambakan pekerjaan yang berkaitan dengan ranah hukum, salah satu nya adalah profesi advokat. Profesi advokat sendiri telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Advokat”). Pengertian advokat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Advokat yaitu: “Advokat adalah …
Lulus Sarjana Hukum Ingin Jadi Advokat, Syaratnya Apa Saja? Read More »
Kewajiban bersertifikat halal produk telah diwajibkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Untuk selanjutnya disebut “UU No.33/2014”), Pasal 4 yang menjelaskan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pertimbangan wajib bersertifikat halal bagi produk di Indonesia karena pasar Indonesia konsumennya mayoritas merupakan beragama Islam. …
Tersisa Satu Tahun Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Read More »
Mario Dandy pada hari Senin tanggal 06 November 2023 menghadiri persidangan ayahnya yakni Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mario Dandy hadir pada persidangan tersebut bukan hanya menyaksikan sidang yang sedang dijalani oleh Ayahnya melainkan ia dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang …
Mario Dandy Jadi Saksi Dalam Persidangan Rafael Alun Trisambodo, Apakah Sah? Read More »
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1 menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian non litigasi yang didasarkan perjanjian arbitrase. Adapun yang dimaskud …
Pengertian sita berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya). Sedangkan pengertian sita berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sita (Beslag) adalah tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar …
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut “UU No.37/2004”), Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) menjelaskan tentang Syarat Dan Putusan Pailit. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang …
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Agustus 2023 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK Bursa Karbon) (Untuk selanjutnya disebut “POJK No.14/2023”) dalam upaya mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim (climate change) melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreeement to …
OJK Terbitkan Aturan Hukum Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon Read More »
Pasal 24 Ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945”) menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” …
Mengenal Kewenangan Dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi di Indonesia Read More »
Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah dilarang dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Untuk Selanjutnya disebut “UU No.5/1995”). Praktek tersebut terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perjanjian Yang Dilarang dan Kegiatan Yang Dilarang. Perjanjian yang dilarang meliputi yaitu Oligopoli, Penetapan Harga, …
